Selayang Pandang

Sejarah Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama

Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) merupakan perangkat atau lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama. Program penguatan ekonomi umat mulai dari pendirian koperasi dan kebijakan kemitraan atau kelembagaan bagi nahdliyin atau anggota nahdlatul ulama.

Nahdhutul Ulama sebagai ormas keagamaan yang pada awal berdirinya ditujukan untuk membendung gerakan Islam pembaruan yang hendak menghabisi kelompok tradisionalis Islam. Meski NU baru lahir pada tahun 1926, namun sebenarnya telah didahului dengan berdirinya lembaga-lembaga milik para ulama. Baik di bidang pemikiran maupun ekonomi. NU tidak bisa dipisahkan tiga tiang penyangga kelahirannya, yaitu Nahdlatul Wathan yang berdiri pada tahun 1914, Nahdlatut Tujjar (1918) dan Tashwirul Afkar (1918) yang juga didirikan oleh para ulama pendiri NU.

Sebagai organisasi ekonomi NU, Nahdlatut Tujjar sesungguhnya kurang begitu populer dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nahdlatut Tujjar jarang sekali termaktub dalam catatan sejarah resmi. Ini terjadi karena tiga alasan. Pertama, sejarah Nahdlatut Tujjar tidak pernah terdokumentasikan secara rapi, baik oleh para pendiri ataupun penerusnya. Kedua, ketidaktahuan kalangan peneliti mengenai keberadaan Nahdlatut Tujjar dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional saat itu. Ketiga, kemungkinan adanya distorsi penulisan sejarah.

Setelah beberapa waktu NU berdiri di tengah kondisi perjuangan dan makin banyaknya persoalan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, Nahdlatut Tujjar tidak lagi memiliki peranan penting sebagaimana di awal berdirinya. Hingga banyak persoalan kesejahteraan umat terabaikan. Untuk mengantisipasi problem ekonomi umat ketika itu, sebenarnya telah dikembangkan ekonomi kerakyatan berupa koperasi.

Pada tahun 1937 Ketua Tanfidz NU, KH. Mahfoedz Siddiq mendirikan Koperasi Syirkah Mu’awwanah. Kehadiran koperasi ini berupaya membuka jaringan perdagangan antar pesantren yang banyak menghasilkan produk-produk pertanian dan usaha-usaha kecil lainnya.

Setelah masa reformasi bergulir, NU pun turut dalam program-program peningkatan kesejahteraan khususnya petani dan pengusaha kecil. NU juga dipercaya sebagai salah satu penyalur dana dari program Kredit Usaha Tani (KUT), namun karena minimnya SDM dan banyak faktor lain, seperti fluktuasi harga dan gagal panen, banyak dari peminjam dana KUT tidak mengembalikan, termasuk yang disalurkan melalui NU kepada warganya. Akhirnya program KUT dinyatakan gagal dan Pemerintah membebaskan dari pengembalian utang KUT.

Secara kelembagaan, NU memiliki Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU), akan tetapi dari latar belakang diatas LPNU belum mengambil peranan penting untuk pengawasan dan menggerakan ekonomi secara organisasi, ini dikarenakan LPNU terjebak pada gerakan-gerakan non-economic, sehingga LPNU hanya sebagai pelengkap penderita dalam organisasi.

Pengembangan ekonomi nahdliyah tidak saja akan memberdayakan warga NU, namun juga dapat memberdayakan ekonomi NU secara organisatoris bahkan umat pada umumnya. Oleh karenanya kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan dalam upaya ini. sinergitas peran secara sistemik yang harus menjadi komitmen bersama. Inilah saatnya mengentas kemiskinan umat dan kembali mengangkat Islam dan umat Islam pada posisi yang kuat, sehingga tidak hanya secara normative Islam disebut sebagai ya’lu wala yu’la alaihi, namun juga secara riil menunjukkan bahwa umat Islam berdiri pada posisi yang terhormat dan sejahtera. Inilah tujuan yang sesungguhnya dari upaya pengembangan ekonomi melalui basis keumatan.

Prinsip Dasar Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama

Secara umum prinsip dasar mengacu pada prinsip-prinsip dasar adalah sebagai berikut:

  1. Kemitraan : Semua pihak yang berkepentingan didorong untuk mewujudkan kemitraan dan kerjasama sinergi dalam rangka optimalisasi dalam mencapai tujuan
  2. Kewirausahaan : Dalam pelaksanaannya memerlukan jiwa pelaku usaha yang kuat, kukuh, kreatif dan tidak mudah terguncang dalam menghadapi berbagai persoalan yang menghalangi usahanya, sehingga dapat lebih produktif, tumbuh dan berkelanjutan.
  3. Kelembagaan : Mengukuhkan pranata social yang memperteguh kebersamaan dalam memperjuangkan tujuan dan kepentingan anggota serta memperkokoh kemandirian dalam mengembangkan kapasitas social ekonomi jama’ah.
  4. Kearifan Lokal : Pelaksanaanya didasarkan pada optimalisasi sumber daya setempat yang ada di wilayah maupun sekitarnya, baik sumber daya manusia, sumber daya pendanaan, dan sumber daya lainnya dalam rangka mendukung usaha yang akan dikembangkannya.
  5. Keberlanjutan : Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan jamaah, tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Scroll to Top